L
Memuat...
Kontributor

Pemandangan Alam Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur

Nusantara, suaraglobal.news. Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan. Kota Nusantara ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto.
Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara (IKN). Daerah ini bersifat khusus setingkat provinsi mencakup kota yang sedang dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia. Nusantara direncanakan sebagai ibu kota negara Indonesia pengganti Jakarta oleh Joko Widodo pada periode keduanya, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yakni Prabowo Subianto (https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara).

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Sejumlah 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi nomenklatur tambahan baru untuk Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia -diterjemahkan sebagai pusat pemerintahan – yang ditargetkan beroperasi mulai tahun 2028 mendatang.
Sejarah. Pada April 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, dengan rencana untuk menyelesaikan penilaian situs alternatif potensial untuk ibu kota baru Indonesia pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa . ak lama setelah rencana itu diumumkan, Joko Widodo mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.

Patung Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta
Bapak Proklamator Republik Indonesia Berdiri Tegak 

Pada April 2019, rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru diumumkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang memenuhi syarat ibu kota baru, termasuk bebas dari gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi.
Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau Jawa dan pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai hub utama Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar Rp466 triliun (US$32,7 miliar) dan bahwa pemerintah bermaksud untuk menutupi 19% dari biaya, sisanya terutama berasal dari kemitraan publik–swasta dan investasi langsung oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta. Pada saat yang sama, Rp692 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya.

Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai.Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia). Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernur provinsi.Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.
Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.
Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI pada Agustus 2019, 95.7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 17 Januari 2022 dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara baru akan bernama Nusantara. Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama.

Gunung Parung di Kampung Sukaraja, Sepaku
menjadi titik pandang strategis melihat kawasan inti IKN

Desain dan konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh URBAN+ bertajuk Nagara Rimba Nusa dan secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020.[35] Desainer dari setidaknya tiga negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain. Nama yang telah diusulkan sekitar tiga bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang.
Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan. Konstruksi ditunda sampai setelah kampanye vaksinasi COVID-19 selesai pada Maret 2022. Pada Maret 2022, Kementerian kembali menyelenggarakan kontes desain pada empat struktur, yaitu Istana Wakil Presiden, Kompleks Legislatif, Kompleks Yudikatif, dan Kompleks Ibadah Umum di samping Danau Pancasila.
Pemerintahan. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bapak Basuki Hadimuljono 

Kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk hingga kini. 1. Bambang Susantono (10 Maret 2022 s.d. Juni 2024). Kepala Otorita IKN. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara di Istana Negara, Jakarta pada 10 Maret 2022. Adapun pengangkatan di IKN ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 9M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Setelah dua tahun lebih menjabat, Bambang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara pada 3 Juni 2024. Jabatan tersebut digantikan oleh Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas yang juga merupakan Menteri PUPR.
2. Mochamad Basuki Hadimuljono, lahir 5 November 1954. Insinyur dan birokrat Indonesia yang tengah menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sejak 5 November 2024. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Basuki lahir dengan nama Mochamad Basuki Hadimoeljono di Kota Surakarta pada 5 November 1954. Ia merupakan putra keempat dari prajurit TNI Angkatan Darat dengan tujuh bersaudara. Ia menyelesaikan sekolah dasar di Palembang, sekolah menengah pertama di Papua, dan sekolah menengah atas di Surabaya. Selama masa SMA, ia aktif di grup musik sekolah dan bermain drum. Setelah menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya, ia diterima di Universitas Gadjah Mada dan mempelajari geologi rekayasa. Ia lulus pada tahun 1979 ketika usianya 25 tahun.
Setelah lulus dari Fakultas Teknik UGM, Basuki mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. Jabatan terakhir yang dijabatnya sebelum diangkat menjadi menteri pada Oktober 2014 adalah Dirjen Perencanaan Tata Ruang. Pak Basuki diangkat sebagai komisaris utama di Wijaya Karya, sebuah perusahaan konstruksi milik negara. Ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisi Internasional untuk Irigasi dan Drainase [en] untuk masa jabatan 2013–2016.
Menteri Kabinet. Pada tanggal 26 Oktober 2014, presiden yang baru terpilih Joko Widodo mengumumkan pengangkatan Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.. Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet – tidak termasuk Jokowi. Pak Basuki mempertahankan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019. Pada 15 Januari 2020, ia dianugerahi gelar doktor honoris causa dari ITB atas jasanya di dalam infrastruktur bencana dalam bidang pengembangan, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya dalam bidang sumber daya air dan infrastruktur tahan gempa.
IKN dan sekitarnya tidak memiliki jajaran gunung tinggi berapi. Wilayah ini didominasi oleh dataran bergelombang dan bukit karst. Titik tertinggi di kawasan IKN adalah Gunung Parung, sebuah bukit setinggi sekitar 363 meter di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Karakteristik wilayah tinggi di IKN bukan gunung tinggi. Bentang alam di IKN berupa bukit-bukit rendah, bukan pegunungan tinggi seperti di Pulau Jawa atau Sumatera.
Gunung Parung, berlokasi di Kampung Sukaraja, Sepaku, menjadi titik pandang strategis untuk melihat kawasan inti IKN, Teluk Balikpapan, hingga Jembatan Pulau Balang. Ekosistem Karst, Kawasan bukit ini dikelilingi oleh hutan adat suku Balik serta formasi bebatuan karst dan gua alami seperti Gua Parung. Pemanfaatan dan Wisata Ekowisata, dikembangkan dengan konsep living museum dan jalur hiking alam terpadu bersama masyarakat lokal. Zona Lindung, dipertahankan sebagai kawasan hijau dan riset ekologi untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta kualitas udara IKN.

Penulis bergambar dengan latar belakang Istana Ibu Kota Nusantara

Menikmati pemandangan alam di kawasan IKN merupakan hal yang menggembirakan karena begitu indah untuk dinikmati oleh para warga bangsa pengunjung itu. Terik mentari yang panas menyengat tubuh menjadi penguat raga dan jiwa untuk memandangi betapa megahnya bangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini, Pemandangan Alam nan Indah di Kalimantan Timur tiada dapat dilupakan. Penulis berkesempatan berkunjung ke IKN pada Sabtu, 9 Agustus 2026. *** (Penulis & Fotoeditor: Nur Iswantara)

Ditulis oleh: admin

Lihat Semua Artikel
Dilihat 20 kali
BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan