Ngeri..!! Diduga ada puluhan warga yang terdaftar sebagai penerima bansos justru tidak menerima bantuan. Dan dugaan ratusan data penerima dialihkan secara ilegal
Sidoarjo//suaraglobal.news – Dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran Bansos beras di desa Kalimati Kecamatan Tarik makin menggelinding bagai bola salju. Adanya potensi penyimpangan terindikasi pada aspek data dan sasaran penerima bansos. Warga mencurigai penggunaan nama data KPM yang alamatnya tidak di ketahui atau warga yang sudah pindah domisili di dalam daftar penerima bantuan kemudian dicairkan dengan cara cara ilegal. Selain itu adanya dugaan salah sasaran yang disengaja oleh oknum pejabat desa dengan mengalihkan bantuan sosial kepada keluarga dekat oknum aparat desa sementara warga miskin yang berhak justru terdepak dari daftar penerima bansos.
Fakta empirik dilapangkan ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran bansos beras di desa Kalimati. Adanya selisih angka yang Cukup besar ( hampir 100 KPM) antara daftar data penerima yang beralamat tidak jelas mau penerima yang sudah meninggal dunia dengan jumlah pengalihan KPM yang disampaikan Pemdes Kalimati yaitu sebanyak 50 KPM. Selain itu ditemukan juga puluhan warga tidak mampu dan terdaftar di dalam data penerima bansos justru tidak dapat undangan dari pemdes untuk mengambil bantuan tersebut (tidak dapat bantuan red).
Alhasil berbagai keluhan, gunjingan bahkan hujatan dan umpatan pun datang dari warga desa Kalimati untuk aparat desa. Sosok perangkat desa berinisial S yang tidak lain adalah kaur keuangan desa Kalimati dan biasa mengelola data penerima bantuan sosial/data warga miskin ( operator SIKS NG) paling banyak mendapat sasaran kemarahan warga.
Seperti yang di ceritakan Sutono, warga desa Kalimati yang cukup aktif mengikuti dan mengamati pelaksanaan penyaluran Bansos beras di desanya. Berbagai keluhan warga sampai umpatan yang ditujukan ke oknum perangkat desa Kalimati Inisial S Ia terima saat melakukan check list data penerima bansos di sejumlah RT dan Dusun.
” Saat saya melakukan check list data penerima bansos di 7 RT termasuk 2 RT di dusun Balong Gayam saya mendapatkan banyak keluhan dari warga, mulai dari banyaknya warga yang mampu mendapatkan bantuan justru yang kurang mampu tidak dapat bantuan. Ada juga beberapa ibu ibu yang bahkan mengeluarkan umpatan untuk bayan sucip yang biasa mengutamakan kerabat dan orang dekatnya. Saya juga menemukan puluhan warga yang terdata sebagai penerima bansos tetapi mereka mengaku tidak dapat undangan dari pemdes untuk mengambil bantuan “, jelas Sutono.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sucipto yang mengaku bahwasanya pihak tidak mempunyai dokumen daftar KPM yang sudah menerima bantuan sosial tentunya menyisakan pertanyaan besar. Pasalnya sebelum melakukan pendistribusian bantuan beras 30 kg/KPM tersebut pemerintah desa sudah melakukan verifikasi bahkan merevisi sebanyak kurang lebih 50 KPM dari data penerima yang di terima pemerintah desa. Hal itu dilakukan pemerintah dengan alasan bahwa sejumlah daftar penerima yang direvisi tersebut dikarenakan adanya nama dan alamat yang tidak sesuai dengan data penduduk desa Kalimati. Pernyataan tersebut disampaikan Sucipto di kantor desa pada Selasa, 15/9/2026 saat di konfirmasi suaraglobal.news. Namun demikian Sucipto juga mengakui bahwa pihaknya tidak menyimpan data KPM bansos yang sudah mengambil bantuan. Ia beralasan bahwa daftar data KPM yang sudah menerima bantuan langsung diserahkan ke petugas SLRT kecamatan Tarik.
” Sebelum penyaluran, Kita sudah melakukan verifikasi data revisi data penerima bansos yang mana nama dan alamatnya tidak ada (tidak ditemukan sebagai penduduk desa Kalimati). Ada sekitar 50 an. Terkait data warga yang sudah menerima kami tidak menyimpannya karena langsung di bawa petugas SLRT” jelasnya.
Menyikapi hal itu, Sutono, warga desa Kalimati yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah desa yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan masyarakat pun angkat bicara. Menurutnya pengakuan Sucipto yang mengatakan bahwa Pemdes tidak menyimpan atau mengarsipkan data warga desa yang sudah menerima bantuan beras tersebut adalah janggal. Ia juga menegaskan, bagaimana bisa pemerintah desa yang sudah melakukan verifikasi bahkan merevisi sebanyak 50 KPM karena alamatnya tidak sesuai tidak tahu daftar warga desa yang sudah mengambil bantuan sedangkan pemerintah desa sendiri yang melakukan penyaluran bansos tersebut ke masyarakat.
” Kok aneh ? Pemdes yang melakukan verifikasi dan revisi data penerima bansos sebelum di distribusikan. Mereka juga yang langsung menyalurkan ke warga masyarakat penerima bansos kok di minta informasi terkait daftar data penyaluran bantuan kok tidak ada/tidak menyimpannya”, ungkap Sutono dengan nada bertanya.
Sutono juga menyampaikan apakah sikap pemerintah desa Kalimati tersebut sebagai bentuk kelalaian, ketidaktelitian atau bahkan bentuk kesengajaan. Dengan tidak bisa memberikan informasi tentang data bansos yang sudah disalurkan ke masyarakat kepada publik , Sutono menduga ada hal yang ditutupi oleh Pemdes Kalimati. Dan dalam benaknya, Dia juga mempertanyakan apakah ada motif tertentu dibalik sikap Pemdes tersebut. (NK)
Komentar