Paradoks Sikap Bupati Sidoarjo: Banding Atas Kekalahan Di PTUN Namun Membiarkan Pelanggaran Perda RT RW Oleh Korporasi

Area Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah dialihkan fungsikan menjadi jalan penghubung antara perumahan Mutiara City dengan tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency

Sidoarjo//suaraglobal.news – Sikap pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo untuk mengambil keputusan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang gugatan warga perumahan Mutiara Regency atas pembongkaran tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency dinilai dalam kacamata publik sebagai langkah yang tidak elok. Banyak dari kalangan pemerhati kebijakan publik, akademisi maupun pendapat netizen di platform media sosial. Rencana pembongkaran tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency yang sejak awal mendapat penolakan dari warga tersebut tidak membuat Bupati Sidoarjo bergeming. Bahkan DPRD kabupaten Sidoarjo secara resmi telah memberikan rekomendasi agar pembongkaran tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency tersebut tidak dilaksanakan sebelum ada kajian Andalalin baru dan juga disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Kekalahan Bupati Sidoarjo atas gugatan warga perumahan Mutiara Regency di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah bukti/fakta hukum bahwasanya keputusan Bupati Sidoarjo untuk mengeksekusi pembongkaran tembok pembatas perumahan Mutiara Regency tersebut adalah merupakan kesalahan. Atas sikap pemerintah daerah Sidoarjo dalam hal ini Bupati Sidoarjo yang terus berupaya untuk banding semakin menguatkan kecurigaan masyarakat terkait adanya dugaan konspirasi untuk kepentingan korporasi.

Fakta lain yang menguatkan bahwa pembongkaran tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency hanya semata mata untuk kepentingan korporasi adalah adanya pembiaran atas pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2044. Dimana pembangunan jalan penghubung antara perumahan Mutiara City dengan tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency dibangun diatas Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Dengan dasar perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Banjar Bendo dengan nomor 593.1/005/438.7.1.18/2023 yang ditandatangani oleh Sugeng Bahagia (Kades Banjar Bendo red) dan pihak PT Purnama Indo Investama selaku pengembang perumahan Mutiara City, yang kemudian dibangun jalan di atas Tanah Kas Desa. Pelanggaran hukum atas Pembangunan jalan atau alih fungsi lahan sawah dilindungi yang dilakukan oleh pihak developer perumahan Mutiara City atas dasar perjanjian sewa menyewa tersebut dikuatkan dengan adanya surat balasan dari Dinas P2CKTR kabupaten Sidoarjo nomor 600.3/427/438.5.4/2026 atas surat permohonan alih fungsi lahan yang diajukan oleh Pemdes Banjar Bendo dengan nomor 400.10.2.4/53/438.7.1.3/2026 tertanggal 11 februari 2026.

Dalam surat balasan tersebut Dinas P2CKTR menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044 lokasi dimaksud masuk dalam Kawasan Permukiman Perkotaan. Berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor: PP.04.03/593-700/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, Perihal Surat Edaran Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat lokasi dimaksud masuk dalam Kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Untuk lokasi yang masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diadakan oleh Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas P2CKTR menegaskan bahwa area sawah (TKD Banjar Bendo red) yang dibangun jalan untuk menghubungkan antara perumahan Mutiara City dengan tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency tersebut adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan jelas jelas melanggar peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 namun sampai hari ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo.

Sikap Pemda Sidoarjo yang mengabaikan pelanggaran Perda RTRW kabupaten Sidoarjo oleh PT Purnama Indo Investama tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di masyarakat. Dimana ada pihak yang jelas jelas melanggar aturan namun diabaikan (“dilindungi”), tapi justru berupaya kuat membongkar tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency meskipun tidak ada dasar yang kuat dan bahkan akhirnya aksi pembongkaran tersebut juga diputus salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Pembiaran oleh Pemda Sidoarjo atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Purnama Indo Investama tersebut semakin memperkuat kecurigaan Publik dan warga perumahan Mutiara Regency bahwa pembongkaran tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency tersebut diperuntukkan untuk kepentingan korporasi (PT Purnama Indo Investama red) selaku pengembang perumahan Mutiara City. Selain melanggar ketentuan yang ada dalam Perda no 4 tahun 2024 tentang RTRW kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2044, pembangunan jalan penghubung antara perumahan Mutiara City dengan tembok pembatas kawasan perumahan Mutiara Regency yang di bangun diatas lahan sawah dilindungi tersebut juga berpotensi kuat melanggar undang-undang no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( PLPPB), yang mengatakan :
(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi
dan dilarang dialihfungsikan.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan.
(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak
dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak
diberlakukan.
(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Larangan alih fungsi lahan pertanian tersebut merupakan ketentuan administratif yang memuat ketentuan pidana (Administrative Penal Law) atau hukum pidana administrasi. Adapun ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 72 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:
Pasal 72,
(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
(2) Orang perorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
(3) Dalam hal perbuatan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diancamkan. (NK)