Tarutung,suaraglobal.news
Bupati Tapanuli Utara Dr Jenius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si, secara resmi memulai Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang ditandai dengan Peletakan Batu Pertama dieks. Gedung Nasional Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Senin, 14/09/2026.
Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026, yang menelan biaya sebesar Rp.7,2 Milliar.
Pekerjaan fisik ditargetkan rampung pada Desember 2026, dan MPP dijadwalkan beroperasi penuh sebagai pusat pelayanan terpadu pada tahun 2027 mendatang.
Bupati dalam sambutannya menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini merupakan simbol komitmen Pemerintah Daerah untuk terus membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Batu pertama yang kita letakkan hari ini adalah simbol dimulainya sebuah komitmen besar untuk membangun budaya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara”. ujar Bupati,
Pembangunan yang kita mulai pada hari ini di Kabupaten Tapanuli Utara, bukan hanya memiliki target penyelesaian secara fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara menyeluruh agar pada saat difungsikan nantinya, gedung ini benar benar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tambahnya.
Bupati juga menekankan agar seluruh pihak pelaksana menjaga kwalitas pengerjaan dan integritas proyek Pembangunan Mal Pelayanan Publik ini.
“Kita tidak ingin pembangunan ini selesai secara administratif, tetapi kita ingin menghasilkan bangunan Mal Pelayanan Publik yang benar benar berkualitas dan membanggakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga diharapkan pada tahun 2027, MPP ini dapat difungsikan sebagai pusat pelayanan publik yang modern, terpadu, nyaman, berkualitas dan berkelanjutan” tegas Bupati.
Turut hadir dalam acara peletakan batu pertama tersebut adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Tokoh Agama/Adat, Tokoh Masyarakat, serta jajaran teknis pelaksana lapangan.
(Edy)
Komentar