Wakil Bupati Sidoarjo didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan lakukan inspeksi mendadak di proyek rehabilitasi pasar Taman pada, Kamis (10/9/2026)
Sidoarjo//suaraglobal.news – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pelaksanaan proyek rehabilitasi Pasar Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (10/9/2026). Giat inspeksi mendadak tersebut dilakukan usai konsolidasi terkait paket pekerjaan rehabilitasi Pasar Taman yang digelar di Kantor Unit Pasar Taman.
Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, S.T., M.T., beserta jajaran, Camat Taman Ahmad Fauzi, S.STP., M.HP., bersama jajarannya, jajaran Polsek Taman, Koramil, serta anggota Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
Di lokasi Proyek rehabilitasi pasar Taman, Mimik Idayana menemukan lambatnya progres pekerjaan yang masih jauh dari target. Padahal, berdasarkan jadwal, pekerjaan tersebut seharusnya telah rampung pada Agustus 2026.
“Memang seharusnya pekerjaan itu Agustus kemarin sudah selesai. Faktanya sampai sekarang cuma 25 persen,” kata Mimik Idayana.
Ia menjelaskan, progres sekitar 25 persen tersebut baru terlihat pada pekerjaan pagar. Sementara pekerjaan lainnya, termasuk saluran air, disebut belum berjalan dan masih berada pada angka nol persen.
Tak hanya persoalan keterlambatan, Wabup Mimik juga menemukan sejumlah bagian pekerjaan kontruksi yang diduga tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Temuan tersebut, kata dia, akan dikaji lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
“Di beberapa pekerjaan kita temukan pekerjaan yang tidak sesuai spek. Temuan-temuan ini nanti kita kaji lagi, supaya ke depannya pekerjaan ini sesuai spek dan lebih baik,” ungkap Mimik Idayana.
Wakil Bupati Sidoarjo juga menegaskan, proyek yang menggunakan anggaran APBD tidak boleh dikerjakan sembarangan. Setiap rupiah uang rakyat, menurutnya, harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang berkualitas dan sesuai spesifikasi.
“Jangan sampai kita menggunakan anggaran APBD terus dikerjakan seenaknya,” tegasnya.
Ia meminta kontraktor pelaksana segera menunjukkan komitmen untuk mengejar ketertinggalan. Dengan sisa waktu pelaksanaan yang kurang dari dua bulan, kontraktor dituntut bekerja secara serius tanpa mengabaikan kualitas.
Mimik bahkan mengingatkan bahwa sanksi tegas hingga pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila pelaksana tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada proyek yang sudah tidak sesuai, tidak komitmen, ya putus kontrak. Ke depannya seperti itu. Jangan main-main dengan menggunakan anggaran APBD,” tegas Mimik.
Wabup juga menyampaikan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pengawasan terhadap pekerjaan tersebut. Mimik mendapatkan informasi bahwasanya pihak konsultan pengawas telah melayangkan surat sebanyak empat kali kepada kontraktor pelaksana . Namun, surat tersebut disebut belum mendapatkan respons sebagaimana mestinya.
“Pengawas juga sudah bersurat empat kali tetapi tidak dihiraukan. Ini harus ada teguran. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus lebih tegas lagi ke depannya,” katanya.
Menurut Mimik, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah harus memastikan kontraktor pelaksana menjalankan kewajibannya sesuai dokumen kontrak, termasuk target waktu dan spesifikasi teknis.
Lebih lanjut, Mimik memastikan persoalan rehabilitasi Pasar Taman tidak berhenti pada sidak. Ia menyatakan akan melakukan pemantauan kembali terhadap perkembangan pekerjaan tersebut.
“Sanksinya harus keras. Saya tidak main-main. Saya sendiri nanti yang mengawasi,” ujarnya.
Ia berharap rehabilitasi Pasar Taman benar-benar mampu memperbaiki kondisi pasar dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat.
“Pasarnya sudah seperti ini, pekerjaannya tambah seperti ini, tambah ambruk. Saya akan cek itu nanti pekerjaannya,” ucapnya.
Paket pekerjaan proyek rehabilitasi pasar Taman dengan anggaran Rp 1.592.091.729 tersebut dikerjakan oleh CV BJ dengan no kontrak 000.3..2/07.10.003/438.5.20/PPK.
Sidak tersebut merupakan bagian dari pengawasan pemerintah daerah sekaligus menjadi penegasan bahwa proyek yang dibiayai APBD harus dikerjakan secara profesional, sesuai kontrak, tepat waktu sehingga tidak ada masalah dikemudian hari seperti beberapa proyek pemerintah daerah Sidoarjo sebelumnya, yang ditemukan banyaknya kelebihan bayar dalam audit BPK. (NK)
Komentar