Banyuwangi//suaraglobal.news – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan. Bukan semata karena kehadiran lembaga antirasuah tersebut, melainkan lantaran rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung DPRD Banyuwangi berlangsung secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh sejumlah jurnalis maupun penggiat antikorupsi.
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah aktivis mempertanyakan alasan rapat digelar tertutup serta tujuan kedatangan KPK ke Bumi Blambangan.
Sorotan keras salah satunya disampaikan Aktivis sekaligus Ketua Ormas Laskar Sakera DPC Banyuwangi, Nurul Amin.
Menurut Nurul Amin, keterbatasan akses bagi awak media dan aktivis untuk memperoleh informasi secara langsung dari perwakilan KPK menimbulkan kesan eksklusif. Padahal, menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
«“Janggal. KPK ini lembaga yang mengedepankan transparansi, tetapi saat Rakor di DPRD Banyuwangi justru jurnalis dan aktivis antikorupsi tidak diperkenankan masuk dan meliput. Kami ingin tahu ada agenda apa sehingga KPK harus turun langsung ke Banyuwangi,” tegas Nurul Amin.»
Ia menilai publik berhak mengetahui konteks kehadiran KPK, terlebih kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan lembaga legislatif daerah.
Namun demikian, Nurul Amin menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menuduh adanya tindak pidana korupsi. Ia meminta agar KPK memberikan penjelasan secara resmi sehingga kehadiran lembaga antirasuah tersebut tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Soroti Pengamanan Kepolisian
Sorotan lainnya tertuju pada keberadaan sejumlah personel kepolisian di sekitar Gedung DPRD Banyuwangi ketika Rakor berlangsung.
Nurul Amin mempertanyakan alasan pengamanan tersebut. Menurut dia, Banyuwangi selama ini berada dalam kondisi relatif aman sehingga pengerahan personel dalam jumlah besar untuk mengamankan agenda tertutup perlu dijelaskan kepada publik.
«“Kedatangan KPK ke Banyuwangi ini dalam rangka apa? Kok sampai mengerahkan anggota Polresta Banyuwangi untuk berjaga-jaga? Wong di Banyuwangi aman-aman saja. Awak media dan penggiat antikorupsi juga tidak diperkenankan masuk untuk meliput maupun menyampaikan aspirasi kepada perwakilan KPK yang datang ke Banyuwangi,” ujarnya.»
Ia menambahkan, apabila kegiatan tersebut hanya merupakan kunjungan kerja atau koordinasi rutin dalam rangka pencegahan korupsi, menurutnya tidak semestinya muncul kesan seolah-olah agenda tersebut sangat eksklusif.
«“Kalau hanya sebatas kunjungan kerja biasa, seharusnya tidak perlu sampai menerjunkan puluhan anggota kepolisian. Ini yang kemudian membuat publik bertanya-tanya,” katanya.»
Jangan Biarkan Publik Berspekulasi
Nurul Amin menilai, keterbukaan informasi justru penting untuk mencegah munculnya berbagai dugaan liar.
Ia meminta KPK RI menjelaskan apakah kehadiran mereka berkaitan dengan agenda pencegahan dan monitoring pemerintahan daerah, tindak lanjut laporan masyarakat, koordinasi pemberantasan korupsi, atau agenda lainnya.
«“Kami dari Laskar Sakera DPC Banyuwangi sangat menyayangkan kalau jurnalis dan aktivis justru tidak bisa mendapatkan informasi. Kalau memang Rakor itu untuk pencegahan dan penguatan antikorupsi, kenapa harus takut diliput media?” tegasnya.»
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan edukasi antikorupsi kepada masyarakat.
«“Jurnalis adalah mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan antikorupsi kepada masyarakat. Karena itu, jangan sampai pola komunikasi yang tertutup justru melahirkan persepsi negatif,” imbuh Nurul Amin.»
Ia pun mendesak KPK RI memberikan penjelasan kepada masyarakat Banyuwangi mengenai tujuan dan hasil Rakor tersebut.
«“Jangan sampai kehadiran KPK di Banyuwangi justru menimbulkan spekulasi liar. Kami minta KPK terbuka. Apakah ada laporan pengaduan masyarakat yang sedang ditindaklanjuti, apakah monitoring rutin, atau agenda lainnya? Publik berhak mendapatkan penjelasan,” pungkasnya.»
KPK dan DPRD Banyuwangi Belum Beri Penjelasan
Kehadiran KPK di daerah pada prinsipnya dapat berkaitan dengan berbagai agenda, termasuk koordinasi, supervisi, pencegahan korupsi, monitoring, maupun kegiatan lain sesuai kewenangan lembaga.
Karena itu, tertutupnya akses peliputan dalam sebuah agenda rapat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perkara pidana tertentu.
Namun, minimnya informasi mengenai agenda tersebut menjadi alasan sejumlah pihak meminta adanya penjelasan resmi agar publik tidak berspekulasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK RI maupun pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi mengenai tujuan, materi pembahasan, serta hasil Rakor yang berlangsung tertutup tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan resmi: untuk apa KPK datang ke Banyuwangi, apa yang dibahas bersama DPRD, dan mengapa akses jurnalis serta penggiat antikorupsi dibatasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban dari pihak yang berwenang.(Bunarwi)
Komentar