Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Berikut Program Strategis Nasional
Tarutung.suaraglobal.news
Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si. M.Si, mengikuti rapat secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri didampingi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026, dan Program Strategis Nasional.
Rapat berlangsung diruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, dan diikuti Kepala Daerah seluruh Indonesia, Senin,13/07/2026.
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan pengendalian inflasi didaerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah Daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, ujarnya.
Bupati Tapanuli Utara, mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat, sehingga seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara” ujar Bupati Tapanuli Utara
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, tambahnya.
Menurutnya, Bupati Tapanuli Utara, data yang akurat dan terpadu sangat diperlukan agar penyusunan program serta kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebutnya mengakhiri acara rapat tersebut.
(edy)
