Sayang, kantor desa yang megah hanya di isi Kepala Desa dan 4 orang perangkat desa. Hampir sepuluh tahun kekosongan perangkat desa Kalimati terjadi. Siapa Di untungkan dengan kondisi ini?
Itulah pertanyaan masyarakat desa selama ini.
Sidoarjo//suaraglobal.news – Kekosongan banyak posisi perangkat desa Kalimati Kecamatan Tarik, menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi masyarakat desa dan menghambat jalannya roda pemerintahan di tingkat desa. Gangguan pelayanan publik seperti proses pengurusan administrasi warga, pembuatan surat keterangan, izin usaha, atau dokumen kependudukan menjadi lambat karena kurangnya petugas yang melayani. Selain itu beban Kerja yang berlebihan bagi perangkat desa yang tersisa. Mereka terpaksa melakukan rangkap jabatan (misalnya mengurus administrasi sekaligus tugas kewilayahan seperti kepala dusun/bayan) sehingga kinerjanya kurang maksimal.
Dengan banyaknya posisi perangkat desa Kalimati yang kosong,pembangunan dan program desa terhambat dan tidak berjalan normal sebagaimana aturan/regulasi yang ditetapkan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, evaluasi, hingga eksekusi program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat sering kali tertunda karena minimnya pejabat pengampu dan kalaupun bisa berjalan akan timbul potensi kuat adanya penyalahgunaan wewenang ataupun konflik kepentingan.
Kekosongan perangkat desa yang terlalu lama juga berdampak pada penyelesaian masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat desa. Terbengkalainya
Pengaduan atau konflik sosial di tengah masyarakat tidak bisa segera mendapat respons atau diselesaikan dengan cepat.
Perlu diketahui kondisi komposisi perangkat desa Kalimati Kecamatan Tarik saat ini hanya menyisakan 4 orang yang dapat bekerja dengan baik/normal. Diantara 4 perangkat desa Kalimati yang tersisa diantaranya, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kasi Kesra. Sementara itu Kaur Umun dan Tata Usaha mengalami sakit stroke lebih dari 5 tahun dan Kasi Pemerintah yang juga sakit stroke dalam satu tahun terakhir dan mereka berdua tidak dapat menjalankan tugas sebagai perangkat desa sebagaimana mestinya. Kondisi birokrasi pemerintah desa seperti ini tentunya sangat merugikan masyarakat desa dan jauh dari asas akuntabilitas dalam pemerintahan desa serta tidak mencerminkan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Di lain sisi, minimnya sumber daya manusia ( perangkat desa red) di desa Kalimati juga akan berpotensi tumbuhnya budaya feodalisme di lingkungan pemerintahan desa. Sementara, budaya feodal itu sendiri dapat membawa berbagai dampak negatif yang menghambat kemajuan masyarakat, keadilan, dan tata kelola pemerintahan desa yang sehat. Diantaranya dapat merusak hukum dan keadilan serta
Ketidaksetaraan perlakuan terhadap masyarakat desa:
Selain itu budaya feodal juga berdampak tumbuh suburnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tumbuhnya sistem Patronase, dimana jabatan dan peluang diberikan berdasarkan kedekatan koneksi atau garis keturunan, bukan berdasarkan kompetensi/kemampuan seseorang. Kondisi seperti itu akan berdampak pada matinya nalar kritis dan stagnasi Intelektual budaya antikritik. Kritik kepada penguasa atau figur otoritas di desa dianggap sebagai bentuk pembangkangan, dosa, atau sikap tidak sopan. Sehingga terjadi pengkultusan individu terhadap Pemimpin desa (Kades red) sehingga apa yang disampaikan pimpinan desa (Kades) dianggap selalu benar. Dan ketakutan untuk berbeda pendapat membuat masyarakat desa tidak dapat mengekspresikan isi pikiran mereka sehingga terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. (NK)
Komentar