Medan//suaraglobal.news
– Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa setiap peraturan daerah (Perda) tidak boleh sekadar menjadi produk hukum untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, setiap regulasi yang dibentuk harus memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Rico Waas menekankan pentingnya perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) secara cermat, sistematis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Rico Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, Propemperda merupakan tahapan penting untuk memastikan pembentukan peraturan daerah berjalan secara terarah dan terencana. Melalui perencanaan yang matang, setiap Ranperda diharapkan dapat dibahas secara optimal sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
”Mengingat pentingnya penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, maka penyusunannya harus berdasarkan metode yang baku dan pasti. Diperlukan pula tatanan yang tertib, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengesahan,” kata Rico Waas.
Ia menjelaskan, proses pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan ditetapkannya Propemperda Tahun 2027, Rico berharap seluruh Ranperda yang telah disepakati dapat dibahas secara maksimal melalui sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan, dengan tetap mengedepankan mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku.
”Kami berharap rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2027 dapat kita bahas secara bersama dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rico Waas menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan regulasi harus mampu menghasilkan Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan secara efektif.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan atas kerja sama dan dukungan dalam penetapan Propemperda Tahun 2027.
”Sehingga dapat membentuk dan melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” ungkapnya.
Rico berharap, melalui perencanaan regulasi yang matang dan kolaborasi yang kuat antara Pemko Medan dan DPRD, setiap Perda yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan Kota Medan.(ozy)
Komentar