Kantor Desa Kalimati Senin (9/11/2026) yang terlihat kosong dan belum ada perangkat desa yang hadir dan cuma staf pelayanan yang terlihat, meski jam sudah menunjukkan pukul 08:20
Sidoarjo//suaraglobal.news – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan bertindak sebagai mitra sejajar Kepala Desa.Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan undang undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peraturan Bupati Sidoarjo no 47 tahun 2017 tentang BPD. Dimana, BPD mempunyai tugas pokok dan fungsi BPD secara garis besar meliputi, tugas pokok BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (Raperdes) bersama Kepala Desa, membentuk panitia Pilkades, serta mengawasi kinerja Kepala Desa.
Selain tugas pokok, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi legislasi dimana
bersama Kepala Desa, BPD menyusun produk hukum desa yang bernama Peraturan Desa (Perdes). Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah desa. Dan fungsi pengawasan, dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) terutama peraturan desa tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa no 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Selain itu BPD juga berwenang untuk meminta keterangan dari pemerintah desa, serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Sementara itu, fakta kontradiktif di tunjukkan BPD desa Kalimati terkait tugas pokok, fungsi dan wewenang yang berikan oleh peraturan perundang undangan justru tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimati Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. BPD yang diberi tugas pokok, fungsi dan wewenang oleh undang undang justru tidak melaksanakan dan menggunakan kewenangannya tersebut. Hal itu terbukti dengan berbagai persoalan kinerja pemerintah desa Kalimati dalam hal ini Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang dinilai masyarakat banyak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Beberapa pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa, dalam hal ini Kepala desa Kalimati dibiarkan begitu saja seolah olah pelanggaran tersebut menjadi normal. Adapun fakta empirik pelanggaran hukum/peraturan perundang-undangan yang dilakukan Kepala Desa Kalimati adalah membiarkan kekosongan jabatan perangkat desa yang berlangsung bertahun-tahun. Setidaknya ada 7 posisi perangkat desa yang kosong dari 13 posisi perangkat desa di desa Kalimati. Sementara itu dari 6 perangkat desa yang aktif dan mendapatkan siltap ada 2 orang perangkat desa yang mengalami sakit stroke, salah satunya sudah lebih 5 tahun tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa. Sementara, merujuk berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, pengisian perangkat desa wajib dilakukan melalui tahapan yang transparan, objektif, dan terukur.
Pengisian perangkat desa wajib dilakukan maksimal 2 bulan
Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa. Dan kepala desa wajib memulai proses pengisian paling lambat dua bulan sejak jabatan tersebut kosong. Ketentuan ini bertujuan menjaga stabilitas pelayanan publik dan memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal.
Sementara itu Ketentuan pemberhentian perangkat desa hanya dapat diberhentikan secara limitatif oleh Kepala Desa dan salah satu alasan yang sah adalah perangkat desa bersangkutan berhalangan tetap dan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa atau tidak masuk kerja paling lama 6 bulan.
Selain itu, isu tentang dugaan pelanggaran dalam tata kelola aset desa juga jadi perbincangan masyarakat desa selama bertahun tahun. Mulai dari isu tata kelola aset desa yang berupa Tanah Kas Desa maupun tata kelola barang aset milik desa yang lain. Isu minimnya akses pelayanan informasi publik juga dipersoalkan masyarakat desa. Dimana Pemerintah Desa selaku badan publik wajib menyediakan pelayanan informasi publik. Adapun jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik, dalam hal ini pemerintah desa Kalimati sudah diatur dalam peraturan komisi informasi no 1 tahun 2021 tentang pelayanan informasi publik.
Upaya normalisasi atas pelanggaran peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalimati dan tidak berfungsinya wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa akan berpengaruh pada terganggunya pemenuhan hak dasar masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 68 ayat 1), hak dasar masyarakat desa yang wajib dijamin dan dipenuhi diantaranya, meminta dan mendapatkan Informasi serta mengawasi. Warga berhak mengetahui serta memantau penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang Sama dan adil. Warga desa berhak mendapatkan pelayanan administratif maupun publik dari pemerintah desa secara setara, jujur, dan tidak diskriminatif.
Warga desa berhak menyalurkan aspirasi, saran, dan pendapat, menyampaikan usul, kritik, atau ide (baik secara lisan maupun tertulis) terkait jalannya pembangunan dan kebijakan desa secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, warga desa juga berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan serta berhak memperoleh rasa aman, ketenteraman, serta perlindungan dari gangguan ketertiban umum di lingkungan desanya. (NK)
Komentar