Tarutung.suaraglobal.news
Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si, mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BsRR), secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kawasan Hunian Tetap (Huntap) Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Senin, 6/07/2026.
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Letjen TNI Dr. Sudaryanto, S.Sos, M.M, tersebut diikuti oleh Pemerintah Daerah terdampak bencana untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan sejumlah capaian sekaligus kendala yang masih dihadapi Pemerintah Daerah. Bupati menyampaikan bahwa sebanyak 40 kepala keluarga hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara). Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan agar Kawasan Huntara tersebut dapat ditetapkan menjadi Huntap, mengingat seluruh penghuni menyatakan kesediaannya untuk menetap dilokasi tersebut.
Selain itu, Bupati melaporkan bahwa realisasi Bantuan Stimulan Rumah’ Rusak untuk kategori rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp.1,6 miliar atau 89% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.1,8 miliar. Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru mengenai penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, Pemerintah Daerah kembali melakukan pendataan untuk mengajukan usulan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Dalam laporannya, Bupati juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM),. Namun hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah, sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun kembali. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.
Lebih lanjut, Bupati Tapanuli Utara menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 97 unit Huntap mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp.60 juta per kepala keluarga. “Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan dukungan BNPB agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses guna membantu masyarakat selama masa transisi menuju Huntap” ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan Pemerintah Pusat, sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat segera memperoleh hunian yang aman, layak dan berkelanjutan.
(edy)
