Musyawarah Desa Mlirip Rowo Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo pada Sabtu malam (24/20/2026) di pendopo kantor Desa Mlirip Rowo
Sidoarjo//suaraglobal.news – Skandal dugaan korupsi Kades Mlirip Rowo memasuki babak baru. Setelah menggelar dua kali aksi demontrasi yang menuntut agar Kades Mlirip Rowo mundur dari jabatan Kepala, kini Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlirip Rowo Kecamatan Tarik menggelar Musyawarah Desa (Musdes) di pendopo kantor Desa pada Sabtu malam (24/10/2026). Agenda Musdes tersebut sebagai tindak lanjut atas tuntutan warga desa yang meminta Kepala Desa Mlirip Rowo (Mamok Widodo red) mundur dari jabatannya.
Turut hadir dalam musyawarah desa tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Camat Tarik Muhammad Rofik, Danramil Tarik Kapten Arh. Aan Chunaidi, serta Kapolsek Tarik AKP Musran. Tak nampak hadir Kepala Desa dalam agenda musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Sobri Jaelani tersebut.
Musyawarah Desa yang juga dihadiri ratusan warga masyarakat tersebut secara bulat memutuskan agar kepala desa mengundurkan diri. Ketua BPD Sobri Jaelani menegaskan, hasil Musdes akan segera ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada Bupati Sidoarjo.
“Musdes telah menghasilkan keputusan mutlak dan secara aklamasi meminta Kepala Desa Mliriprowo Mamok Widodo turun dari jabatannya. Permintaan warga akan segera kami tindaklanjuti dengan melaporkannya ke Bupati Sidoarjo,” kata Sobri Jaelani.
Sobri Jaelani menambahkan, pihaknya bersama Camat Tarik akan Segera menyampaikan secara langsung hasil musyawarah desa ini ke pemerintah kabupaten Sidoarjo.
“Insya Allah saya dan anggota BPD serta pak Camat akan menyerahkan secara langsung hasil Musdes Mlirip Rowo ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mendapat tindak lanjut dari Bupati. Saya mohon warga tetap bersabar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno yang hadir di Musdes tersebut menyampaikan, dua pesan dari Bupati Sidoarjo kepada masyarakat Mlirip Rowo agar warga desa tetap menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Pesan senada juga disampaikan Kapolsek Tarik AKP Musran yang juga mengingatkan warga desa Mlirip Rowo agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama dan menjaga Kamtibmas.
“Mari kita jaga bersama kondusivitas kamtibmas agar kegiatan Musdes dapat berjalan baik dan sesuai harapan,” ujar Musran Kapolsek Tarik.
Polemik di Desa Mlirip Rowo tidak lepas dari adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mlirip Rowo. Berawal dari tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi besar terjadi praktek korupsi.
Ketidaktransparanan merupakan salah satu celah terbesar yang berpotensi memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, atau pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tertutup, pengawasan dari publik (masyarakat desa) maupun lembaga pengawas menjadi tidak berjalan dengan baik. Tanpa transparansi, pejabat atau pengambil kebijakan tidak merasa bertanggung jawab kepada publik atas tindakan atau anggaran yang mereka kelola sehingga tidak ada akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Ketidaktransparanan juga membukanya cekah penyalahgunaan Wewenang, dimana ada “ruang gelap” dalam birokrasi yang memudahkan terjadinya konspirasi jahat , seperti suap, gratifikasi dan kolusi.
Selain itu Ketidaktransparanan juga memunculkan konflik Kepentingan dalam mengambil kebijakan atau proyek pengadaan barang dan jasa agar tidak dapat diawasi oleh pihak luar serta adanya potensi manipulasi data dalam laporan penggunaan anggaran seperti, laporan keuangan atau capaian kinerja menjadi lebih mudah dimanipulasi jika tidak ada akses bagi pihak ketiga (publik) untuk melakukan verifikasi silang (cross-check). (NK)
Komentar