Ahmad Muzayyin Syafrial (tengah) menjawab pertanyaan wartawan pada saat konferensi pers di salah satu cafe di Sidoarjo pada Senin 7/9/2026
Sidoarjo//suaraglobal.news – Misi utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dijabarkan ke dalam beberapa poin diantaranya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, unggul, berintegritas, berakhlak, serta memiliki kesejahteraan sosial yang merata. Menguatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, inovatif, kompetitif, serta berbasis pada pemberdayaan UMKM. Membangun dan memperkuat infrastruktur ekonomi maupun sosial yang berkualitas, modern, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pemerintahan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government), akuntabel, transparan, dan berbasis digital (good governance). Mewujudkan kehidupan masyarakat Sidoarjo yang religius, harmonis, dan berkeadilan.
Misi tersebut akan diimplementasikan melalui 14 Program Prioritas kerja nyata kepala daerah, yang mencakup penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan layanan kesehatan gratis, hingga pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir dan perbaikan jalan di Sidoarjo.
Dari hasil survei ARCI yang memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin Bupati Subandi mencapai 70,6 % relatif berada di titik yang masih “aman”. Namun demikian, tingkat persepsi publik tersebut juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil survei ARCI pada 100 hari pertama pemerintahan Subandi – Mimik yang mencapai angka 84,9 %.
Angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Subandi – Mimik yang kecenderungannya mengalami tren penurunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara realita yang dipotret masyarakat dengan 14 program kerja pemerintah Sidoarjo sebagai janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2030. Beberapa realita yang dipotret publik dan masih belum dapat dirasakan masyarakat diantaranya, pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar 500 juta untuk desa dan kelurahan, terciptanya 100 ribu lowongan pekerjaan dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang janji pemberian BKK sebesar Rp 500/desa dan kelurahan yang sampai akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2026 belum dapat dieksekusi oleh setiap desa dan kelurahan, partai Gerindra selaku salah satu partai pengusung pasangan Subandi – Mimik dalam kontestasi pilkada 2024 yang lalu angkat bicara. Melalui sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Sidoarjo, Ahmad Muzayyin Syafrial mengatakan bahwa pada tahun 2026 ini Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk BKK ke setiap desa dan kelurahan sebesar Rp 200 juta, namun pihaknya menjelaskan keterlambatan pencairan anggaran BKK tersebut masih terkendala administrasi saja.
” Anggaran BKK untuk tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp 200 juta dan tahun depan rencananya juga dianggarkan Rp 200 juta untuk seluruh desa dan kelurahan. Untuk keterlambatan pencairan pada tahun ini disebabkan ada faktor administrasi yang perlu diperbaiki. Setelah ada kosubgah KPK kemarin merekomendasikan untuk memperbaiki proses administrasinya sebelum mengeksekusi pencairan anggaran BKK ke desa dan kelurahan “, jelas Muzayyin saat konferensi pers di salah satu cafe di kawasan Sidoarjo kota.
Pencairan anggaran BKK dari pemerintah daerah Sidoarjo ke setiap desa dan kelurahan sangat dinantikan oleh sebagian besar pemerintah desa. Dengan kondisi fiskal desa yang saat ini sangat terbatas untuk melakukan akselarasi pembangunan infrastruktur desa tentunya BKK tahun ini adalah bagian dari solusi untuk menutupi keterbatasan anggaran desa untuk melakukan pembangunan. Hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang sangat signifikan. Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan instrumen hukum terkait pemberian bantuan BKK ke setiap desa dan kelurahan di tengarai menjadi penyebab terlambat pencairan anggaran BKK dan informasinya sampai hari belum ada perbup tentang juklak dan juknis penggunaan BKK tahun 2026, sehingga anggaran tersebut belum bisa di realisasi.
” Dana BKK sudah dianggarkan, harus sabar kita tunggu perbaikan administrasinya dulu agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Intinya sebagai partai pengusung Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan apabila ada hal yang dinilai masyarakat masih belum baik,” tambahnya.
Bantuan keuangan khusus yang sudah menjadi bagian dari pagu definitif dana transfer daerah ke desa tentunya sudah menjadi bagian dari kode kegiatan dan kode rekening dalam dokumen APBDes seharusnya sudah melalui proses kajian administrasi yang cukup dan bahkan pemerintah desa seharusnya sudah menyiapkan landasan hukum serta infrastruktur administrasinya sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Hal itu penting untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan sehingga pemerintah desa pun dapat menggunakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan desa dengan tepat waktu. (NK)
Komentar