Tarutung, suaraglobal.news
Langkah strategis kembali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si dengan resmi melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digelontorkan pada tahun 2020 semasa Bupati Tapanuli Utara “Nikson Nababan”, bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Penandatanganan Addendum dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara dengan dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) , Faaris Pranawa, di Kantor Pusat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, Jumat, 07/08/2026.
Penandatanganan didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, menyepakati perpanjangan jangka waktu pengembalian pinjaman dari semula 8 tahun menjadi 15 tahun.
“Restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengoptimalkan efesiensi anggaran, dengan tenor yang lebih panjang dan beban bulanan yang lebih proporsional, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki ruang gerak fiskal yang lebih legah untuk mendanai program pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat” ujar Bupati Tapanuli Utara.
“Dari total pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp.319,2 Milyar, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tercatat telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sebesar Rp.141,8 Miliar, sehingga sisa pinjaman sebesar Rp.177,3 Miliar, dan kini ditata ulang melalui skema pembayaran baru yang jauh lebih ringan, dan berdasarkan kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cukup mengangsur sebesar Rp.1,64 Miliar per bulan yang akan dimulai pada Januari 2027 sampai dengan Desember 2035” sebut Bupati Tapanuli Utara.
Melalui kepimpinan yang progresif dan berorientasi pada keberlangsungan, kepastian skema ini tidak hanya mengamankan postur APBD dari tekanan jangka pendek, tetapi juga menjamin roda pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
(edy).
Komentar